FENOMENA URBANISASI DI KOTA-KOTA BESAR DI INDONESIA

FENOMENA URBANISASI DI KOTA-KOTA BESAR DI INDONESIA

(Tema : Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan)

A.      Pengertian

1.       Masyarakat

            Masyarakat dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan–hubungan dalam hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Dalam arti sempit, masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek–aspek tertentu, misalnya territorial, bangsa, golongan dan sebagainya.

2.       Masyarakat Pedesaan.

           

Masyarakat pedesaan selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Masyarakat pedesaan juga ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat yang hakekatnya, bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dimanapun ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat. Masyarakat pedesaan (rural community) juga bisa diartikan sebagai masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama di sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya itu. 

Adapun yang menjadi ciri masyarakat desa antara lain :

a)      Didalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya.

b)      Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan

c)      Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian

d)     Masyarakat tersebut homogen, deperti dalam hal mata pencaharian, agama, adapt istiadat, dan sebagainya.

3.       Masyarakat Perkotaan

            Masyarakat perkotaan sering disebut urban community . Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Pengertian masyarakat perkotaan menurut para ahli :

a)      Wirth, kota adalah suatu pemilihan yang cukup besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya.

b)      Max Weber, kota menurutnya, apabila penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya dipasar lokal.

c)      Dwigth Sanderson, kota ialah tempat yang berpenduduk sepuluh ribu orang atau lebih. Dari beberapa pendapat secara umum dapat dikatakan mempunyani ciri-ciri mendasar yang sama. Pengertian kota dapat dikenakan pada daerah atau lingkungan komunitas tertentu dengan tingkatan dalam struktur pemerintahan.

4.       Perbedaan Masyarakat Pedesaan Dengan Masyarakat Perkotaan.

    

        Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan (rural community) dan masyarakat perkotaan (urban community). Menurut Soekanto (1994), perbedaan tersebut sebenarnya tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana, karena dalam masyarakat modern, betapa pun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-pengaruh dari kota. Perbedaan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, pada hakekatnya bersifat gradual.

Kita dapat membedakan antara masya-rakat desa dan masyarakat kota yang masing-masing punya karakteristik tersendiri. Masing-masing punya sistem yang mandiri, dengan fungsi-fungsi sosial, struktur serta proses-proses sosial yang sangat berbeda, bahkan kadang-kadang dikatakan “berlawanan” pula. Perbedaan ciri antara kedua sistem tersebut dapat diungkapkan secara singkat menurut Poplin (1972) sebagai berikut:

·           Masyarakat Pedesaan :

1)      Perilaku homogeny

2)      Perilaku yang dilandasi oleh konsep kekeluargaan dan kebersamaan

3)      Perilaku yang berorientasi pada tradisi dan status

4)      Isolasi sosial, sehingga static

5)      Kesatuan dan keutuhan cultural

6)      Banyak ritual dan nilai-nilai sacral

7)      Kolektivisme

·           Masyarakat Perkotaan :

1)      Perilaku heterogen

2)      Perilaku yang dilandasi oleh konsep pengandalan diri dan kelembagaan

3)      Perilaku yang berorientasi pada rasionalitas dan fungsi

4)      Mobilitassosial,sehingga dinamik

5)      Kebauran dan diversifikasi cultural

6)      Birokrasi fungsional dan nilai-nilaisekular

7)      Individualisme

            Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan (Soekanto, 1994). Selanjutnya Pudjiwati (1985), menjelaskan ciri-ciri relasi sosial yang ada di desa itu, adalah pertama-tama, hubungan kekerabatan. Sistem kekerabatan dan kelompok kekerabatan masih memegang peranan penting. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian, walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng dan bata, tukang membuat gula, akan tetapi inti pekerjaan penduduk adalah pertanian. Pekerjaan-pekerjaan di samping pertanian, hanya merupakan pekerjaan sambilan saja.

            Golongan orang-orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nimpoeno (1992) menyatakan bahwa di daerah pedesaan kekuasaan-kekuasaan pada umumnya terpusat pada individu seorang kiyai, ajengan, lurah dan sebagainya.

TABEL PERBEDAAN MASYARAKAT PEDESAAN DAN MASYARAKAT PERKOTAAN

NO	ASPEK	MASYARAKAT PEDESAAN	MASYARAKAT PERKOTAAN
1.	Lingkungan dan orientasi terhadap alam	Kenyataan alam sangat menunjang kehidupan	Cenderung bebas dari kenyataan alam
2.	Pekerjaan/ mata pencaharian	Yang menonjol adalah bertani, nelayan, beternak	Beraneka ragam dan terspesialisasi
3.	Ukuran komunitas	Lebih kecil dengan tingkat kepadatan rendah	Lebih besar dan kompleks dengan tingkat kepadatan tinggi
4.	Homogenitas/ heterogenitas	Homogenitas dalam ciri-ciri sosial, kepercayaan, bahasa, adat istiadat.	Heterogenitas dalam ciri-ciri sosial, kebudayaan, pekerjaan, dll.
5.	Pelapisan sosial	Ukuran pada kepemilikan tanah, kepercayaan, bahasa, adat istiadat	Ukuran pada kekayaan materi, tingkat pendidikan, Kesenjangan sosial relatif besar.
6.	Mobilitas Sosial	Relatif kecil karena masyarakat homogen	Relatif besar karena masyarakat heterogen
7.	Interaksi Sosial	Bentuk umum adalah kerjasama konflik sedapat mungkin dihindari, cenderung bersifat informal	Bentuk umum adalah persaingan, karena motif ekonomi, cenderung bersifat formal.
8.	Pengawasan Sosial	Kualitas pribadi tentukan oleh kejujuran, kebangsawanan dan pengalaman	Kualitas pribadi lebih ditentukan oleh sistem hirarki dan birokrasi
9.	Pola Kepemimpinan	Kualitas pribadi ditentukan oleh kejujuran, kebangsawanan, dan pengalaman	Kualitas pribadi lebih ditentukan oleh sistem hirarki dan birokrasi
10.	Solidaritas Sosial	Solidaritas sangat tinggi tampak dalam gotong-royong, musyawarah dalam berbagai macam kegiatan	Solidaritas masih berorientasi pada kepentingan tertentu.
11.	Nilai dan sistem Nilai	Cenderung memegang teguh nilai agama, etika, dan moral	Cenderung berorientasi pada ekonomi dan pendidikan.
http://visiuniversal.blogspot.com/

B.       Contoh Kasus

            Persoalan urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam empat dekade terakhir ini masih menjadi persoalan serius bangsa kita. Urbanisasi ini selalu dipandang sebagai momok yang mengkhawatirkan bagi para pemerintah kota-kota besar, terutama Ibu Kota.

            Dalam pekan ini misalnya, telah menjadi puncak arus balik mudik lebaran tahun ini. Dari jumlah sekitar 50 ribu hingga 65 ribu masyarakat desa dipastikan akan masuk sebagai pedatang baru. Sebagian diantara mereka merupakan warga desa yang memutuskan untuk pindah ke kota besar mengikuti saudaranya yang sudah terlebih dahulu mengadu nasib di kota besar. 

            Ini merupakan satu fenomena pasca Lebaran berupa terjadinya urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota diperkirakan meningkat dan tahun ini akan  mencapai 6.532.403 jiwa. Di mana ada gula, di sana ada semut. Jakarta dan kota-kota besar lainnya menjadi impian para pendatang, karena menjanjikan kehidupan dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan kehidupan di pedesaan. Namun, sebagian besar dari mereka tidak memiliki keterampilan dan keahlian yang cukup untuk mencari pekerjaan yang sesuai, sehingga menjadi permasalahan baru di perkotaan.

            Permasalahan baru tersebut berupa meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan, kesehatan jika mereka berada dalam lingkungan yang kumuh dan kriminalitas. Ada tiga solusi untuk menekan urbanisasi. Pertama: menyeimbangkan pembangunan di desa dan kota.

            Pada saat ini pembangunan di desa hanya bertumpu pada pertanian, sedangkan pembangunan harus dilakukan menyeluruh, seperti infrastruktur, industri dan jasa. Kedua: mengembangkan kota-kota kecil di daerah sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang baru.

            Solusi yang ketiga adalah melarang penduduk pindah ke kota terutama bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Program otonomi daerah seharusnya sudah mulai bisa mengurangi jumlah angka urbanisasi dan pengangguran.

            Dengan adanya Undang Undang Desa dan akan bergulirnya bantuan sekitar Rp. 1,5 miliar kepada setiap desa di Indonesia  diharapkan dapat menjadi salah satu solusi peningkatan pertumbuhan pembangunan dan ekonomi pedesaan.

            Peredaran uang dan investasi memang harus didorong ke daerah dengan penciptaan lapangan kerja baru. Demikian juga pendekatan pembangunan yang terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan budaya material saja, harus diikuti dengan perencanaan pembangunan yang berbasis kependudukan secara sistematik dalam menekan jumlah urbanisasi tersebut.

Kesimpulan:

            Meskipun banyak sekali perbedaan antara masyarakat desa dan kota,namun diantara kedua komponen tersebut memiliki hubungan yang signifikan,artinya kehidupan perekonomian di kota tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada pasokan tenaga atau barang dari desa,begitu juga sebaliknya.

Sumber Referensi :

http://galihjalusaputra.blogspot.co.id/2015/01/masyarakat-pedesaan-dan-masyarakat_5.html

http://citrarhmdn.blogspot.co.id/2015/01/perbedaan-masyarakat-perkotaan-dan.html

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/652016-percuma-halangi-urbanisasi-usai-lebaran

HUKUM DI NEGERIKU BISA DIBELI !!!

HUKUM DI NEGERIKU BISA DIBELI !!!

(Pelapisan Sosial dan Kesamaan Derajat)

A.    Pengertian

1.       Pengertian Pelapisan Masyarakat Secara Umum.

            Masyarakat terbentuk dari individu-individu. Individu-individu yang terdiri dari berbagai latar belakang tertentu akan membentuk suatu masyarakat heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Dengan adanya atau terjadinya kelompok sosial ini maka terbentuklah suatu pelapisan masyarakat atau terbentuklah masyarakat yang berstrata.

            Istilah stratifikasi atau stratification berasal dari kata STRATA atau STRATUM yang berarti lapisan.karena itu Social Stratification sering diterjemahkan dengan Pelapisan Masyarakat. Sejumlah individu yang mempunyai kedudukan (status) yang sama menurut ukuran masyarakatnya, dikatakan berada dalam suatu lapisan atau stratum.

            Pitirim A. Sokorin memberika definsi pelapisan masyarakat sebagai berikut : “Perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat (hierarchies).

            Lebih lengkap lagi batasan yang dikemukan oleh Theodorson dkk. Di dalam Dictionary of Sociology, oleh mereka dikatakan sebangai berikut :

            Pelapisan masyarakat berarti jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat di dalam sistem sosial (dari kelompok kecil sampai ke  masyarakat) di dalam hal perbedaan hak, pengaruh dan kekuasaan.

            Banyak tekanan yang berbeda-beda di dalam menyampaikan teori-teori tentang pelapisan masyarakat. Berikut adalah beberapa teori tentang pelapisan sosial :

a)      Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap Negara terdapat tiga unsure, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya.

b)      Prof. Dr. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi SH. MA. menyatakan bahwa selama  di dalam masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai olehnya dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai.

c)      Vilfredo Pareto menyatakan bahwa ada dua kelas yang senantiasa berbeda setiap waktu yaitu golongan elite dan golongan non elite. Menurut dia pangkal dari pada perbedaan itu karena ada orang-orang yang memiliki kecakapan, watak, keahlian dan kapasitas yang berbeda-beda.

d)     Gaotano Mosoa dalam “The Ruling Class” menyatakan bahwa di dalam seluruh masyarakat dari masyarakat yang kurang berkembang, sampai kepada masyarakat yang paling maju dan penuh kekuasaan dua kelas selalu muncul ialah kelas pertama (jumlahnya selalu sedikit) dan kelas kedua (jumlahnya lebih banyak).

e)      Karl Mark menjelaskan terdapat dua macam di dalam setiap masyarakat yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya dan kelas yang tidak mempunyainya dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan di dalam proses produksi.

Lapisan Masyarakat terbagi menjadi 3, yaitu:

a)      Masyarakat terdiri dari kelas atas dan kelas bawah

b)      Masyarakat terdiri dari tiga kelas yaitu kelas atas, menengah dan bawah

c)      Sementara itu ada pula kita dengar: kelas atas, kelas menengah, kelas menengah bawah, dan kelas bawah.

2.         Pengertian Kesamaan Derajat Secara Umum.

            Kesamaan derajat adalah antonim dari pelapisan sosial atau stratifikasi, yang artinya tidak melihat seseorang dari kelas atau kelompok. Beberapa hak dan kewajiban penting ditetapkan dalam undang-undang (konstitusi) sebagai hak dan kewajiban asasi. Untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban ini dengan bebas dari rasa takut perlu adanya jaminan, dan yang mampu yang memberi jaminan ini adalah pemerintah yang kuat dan berwibawa. Didalam susunan negara modern hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi manusia itu dilindungi oleh undang-undang dan menjadi hukum positif.

            Sebagaimana kita ketahui Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warganegara tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan ini sebagai konsekuensi prinsip dari kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Kita dapat lihat di dalam UUD 1945 terdapat empat pasal yang memuat tentang hak-hak asasi, sebagai berikut :

1.      Pasal 27

Ayat(1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib   menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Ayat(2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas perkerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2.      Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan udang-undang.

3.      Pasal 29

Ayat(2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing   dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

4.      Pasal 31

Ayat(1) : Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Ayat(2) : Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang            diatur dengan undang-undang.

B.     Contoh Kasus

           

Aksi sidak Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum berhasil. Seorang terpidana kasus penyuapan petugas, Artalyta Suryani, kedapatan mendapatkan fasilitas mewah di dalam Rutan Pondok Bambu, tempatnya ditahan. Bukan hanya mendapatkan ruangan yang serba wah, Satgas juga menemukan yang bersangkutan sedang dirawat oleh seorang dokter spesialis. Ia memperoleh perawatan khusus dari dokter yang didatangkan dari luar Rutan. Luar biasa! Seorang terpidana yang menyeret nama Jaksa Urip dan petinggi Kejaksaan Agung, berada dalam penjara dengan fasilitas luar biasa, mulai dari pendingin ruangan, telepon, ruang kerja, bahkan ruang tamu. Ia juga kabarnya bisa ditemui dengan bebas oleh para asistennya. Itu adalah wajah hukum kita, wajah yang semakin suram baik di luar maupun di dalam. Itu pun baru satu temuan, betapa mafia hukum memang berada dimana-mana, dan ada dimana saja. Temuan itu justru ditemukan oleh Satgas yang dibentuk dari luar, bukan oleh mereka yang bekerja untuk melakukan pengawasan di instansi pemerintah, yang bekerja setiap tahun memastikan prosedur Rutan dijalankan dengan baik. Bagi kita, amat mudah menemukan alasan bagaimana seorang bernama Artalyta itu bisa menikmati fasilitas yang begitu mewah. Jawabnya adalah uang. Ia punya uang untuk melakukan apapun caranya dan untuk membeli apa yang dia mau. Karena uang itu pula maka para pejabat yang harusnya berwenang menegakkan peraturan menjadi tidak lagi bisa berkuasa. Mereka tunduk di bawah kekuasaan uang. Amat aneh kalau para petinggi Rutan tidak tahu menahu bahwa sebuah ruangan telah disulap oleh seorang terpidana. mereka pasti merestuinya dan mengetahuinya.

            Rumor mengenai uang ini bukan hanya berhembus pada kasus Arthalyta saja. Beberapa kasus lain, terutama yang menimpa mereka yang beruang dan berada dalam kasus yang melibatkan uang besar, juga ditengarai terjadi hal-hal serupa. Mereka tetap bisa bebas dalam penjara. Dengan menggunakan contoh itu pulalah maka kita mengerti mengapa keadilan dan kebenaran tidak pernah hadir di negeri kita. Wajah hukum kita sepertinya telah mudah dibeli oleh uang. Para pengusaha dan pelaku korupsi yang tidak juga ditangkap dan diperiksa, diyakini telah menggelontorkan sejumlah uang yang besarannya bisa mencapai miliaran rupiah supaya mereka tetap menghirup kebebasan. Setelah diperiksa, mereka juga bisa melakukan tindakan menyuap supaya mereka kalau bisa divonis bebas. Bahkan kalaupun sudah diyakini bersalah dan berada dalam tahanan, maka dengan uang pula mereka bisa tetap bebas merdeka dalam ruang tahanan, seperti Artalyta. Temuan terhadap Artalyta sebenarnya sudah cukup memperlihatkan bahwa mafia hukum ini terjadi karena dua pihak melakukan persekutuan jahat. Para pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindakan kejahatan, bersama-sama dengan para penegak hukum, melakukan tindakan tidak terpuji.
            Karena itu Satgas seharusnya segera melakukan langkah-langkah penting. Salah satu yang perlu dilakukan adalah memberikan efek jera kepada para pejabat yang ketahuan memberikan fasilitas lebih dan mudah kepada mereka yang terlibat dalam kejahatan. Para pimpinan Rutan dimana Artalyta misalnya harus ditahan bersama-sama dengan mereka yang sebelumnya ditahan. Para pejabat itu harus jera.
Selain itu, kepada para pelaku kejahatan yang terbukti mencoba atau melakukan transaksi atas nama uang, harus diberikan hukuman tambahan. Memberikan efek jera demikian akan membuat mereka tidak ingin berpikir melakukan hal demikian lagi. Arthalyta, harus diberikan hukuman tambahan atas suap yang dilakukannya pada pejabat Rutan, ketika dia masih di dalam penjara. Hal-hal seperti ini harusnya membuat kita menyadari betapa jahatnya kejahatan di negeri ini. Kejahatan itu bisa membeli dan merampas keadilan dan kebenaran hukum. Wajar saja kemudian orang kecil hanya bisa menangis ketika berada dalam persoalan hukum karena mereka hanya bisa menjadi korban ketidakadilan.

Kesimpulan :

            Dari kasus yang terjadi di indonesia dapat disimpulkan bahwa di indonesia terjadi ketidak adilan hukum antara pihak yang lemah dengan pihak yang kuat.hal ini terjadi karena kurang tegas nya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,sehingga menyebabkan semakin lama kejahatan semakin meningkat di indonesia dan pihak yang lemah selalu di rugikan.

Referensi Link :

http://profil.merdeka.com/indonesia/a/artalyta-suryani/

file:///C:/Users/My%20Windows/Downloads/bab6-pelapisan_sosial_dan_persamaan_derajat%20(1).pdf

http://rzaharani.blogspot.co.id/2012/01/pelapisan-sosial-dan-kesamaan-derajat.html

http://yuniamelty.blogspot.co.id/2014/11/isd-pengertian-pelapisan-sosial-dan.html

Maraknya Pemain Naturalisasi dalam Persepakbolaan di Indonesia

Maraknya Pemain Naturalisasi dalam Persepakbolaan di Indonesia

(Tema : Warganegara dan Negara)

1.       Pengertian Warganegara

         

Warga negara merupakan terjemahan kata citizens (bahasa Inggris) yang mempunyai arti ; warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara , sesama penduduk, orang setanah air; bawahan atau kaula. Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yg bernama  negara.

         

          Ada istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.

          Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: 8

a.       Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

b.      Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;

c.        Sehat jasmani dan rohani;

d.      Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e.       Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.

A.       Hak dan Kewajiban Warganegaraan

          Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga terhadap negara. Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara , kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.

          Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan , hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan kekeyaan untuk kepentingan rakyat.

B.       Kedudukan Warga Negara dalam Negara

          Hubungan dan kedudukan warga negara ini bersifat khusus sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbale balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wiayah negara, tetapi bukan warga negara dari negara itu tidak memiliki hubungan timbale balik dengan negara tersebut.

2.       Pengertian Negara

          Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent.

          Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

          Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

A.       Fungsi suatu Negara

·      Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

·      Melaksanakan ketertiban. Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.

·      Pertahanan dan keamanan.

·      Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

·      Menegakkan keadilan. Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

B.       Unsur-unsur Terbentuknya Negara

       Unsur-unsur negara adalah bagian yang penting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak sempurnalah negara itu. Negara dapat memiliki status yang kokoh jika didukung oleh minimal tiga unsur utama, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Selain itu, ada satu unsur tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain.

a.         Rakyat
          Suatu negara harus memiliki rakyat yang tetap. Rakyat merupakan unsur terpenting dari terbentuknya negara. Rakyat menjadi pendukung utama keberadaan sebuah negara. Hal ini karena rakyatlah yang merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan sebuah negara. Dalam hal ini rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara serta tunduk pada kekuasaan negara tersebut.

b.        Wilayah
          Adanya wilayah merupakan suatu keharusan bagi negara. Wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat suatu negara tinggal dan menetap. Wilayah yang dimaksud dalam hal ini meliputi daratan, lautan, udara, ekstrateritorial, dan batas wilayah negara.Wilayah merupakan unsur kedua setelah rakyat. Dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia, mustahil untuk membentuk suatu negara.

          Wilayah memiliki batas wilayah tempat kekuasaan negara itu berlaku. Wilayah suatu negara sebagai berikut.

·      Wilayah daratan, meliputi seluruh wilayah daratan dengan batasbatas tertentu dengan negara lain.

·      Wilayah lautan, meliputi seluruh perairan wilayah laut dengan batas-batas yang ditentukan menurut hukum internasional.

·      Wilayah udara atau dirgantara, meliputi wilayah di atas daratan dan lautan negara yang bersangkutan.

c.         Pemerintahan yang Berdaulat

          Kedaulatan sangat diperlukan bagi sebuah negara. Tanpa kedaulatan, sebuah negara tidak akan berdiri tegak. Negara tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya sendiri, terlebih mempertahankan diri dari negara lain. Oleh karena itu, kedaulatan merupakan unsur penting berdirinya negara. Jadi, pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah baik ke dalam maupun ke luar.
Kedaulatan suatu negara mempunyai empat sifat sebagai berikut.

·      Permanen. Artinya, kedaulatan itu tetap ada pada negara selama negara itu tetap ada (berdiri) sekalipun mungkin negara itu mengalami perubahan organisasinya.

·      Asli. Artinya, kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, tetapi asli dari negara itu sendiri.

·      Bulat/tidak terbagi-bagi. Artinya, kedaulatan itu merupakan satusatunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara dan tidak dapat dibagi-bagi. Jadi, dalam negara hanya ada satu kedaulatan.

·      Tidak terbatas/absolut. Artinya, kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapa pun sebab apabila bisa dibatasi berarti ciri kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi akan hilang.

d.        Pengakuan dari Negara Lain

          Pengakuan dari negara lain diperlukan sebagai suatu pernyataan dalam hubungan internasional. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman dari dalam (kudeta) atau campur tangan negara lain. Selain itu, pengakuan dari negara lain diperlukan untuk menjalin hubungan terutama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
Macam-macam bentuk pengakuan ialah sebagai berikut :

·      Pengakuan de facto, artinya pengakuan menurut kenyataan. Suatu negara diakui karena memang secara nyata telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai negara.

·     Pengakuan de jure, artinya pengakuan berdasarkan hukum. Dalam hal ini, suatu negara diakui secara formal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional untuk dapat berpartisipasi aktif dalam tata pergaulan internasional.

1.        Proses Naturalisasi dalam Sepak Bola

           

 Akhir-akhir ini lagi marak dibicarakan tentang penampilan menawan tim sepak bola Indonesia dalam ajang Piala AFF. Selain hasil cukup memuaskan Indonesia dalam babak penyisihan, yang juga menyita banyak perhatianadalah adanya "pemain asing" hasil dari naturalisasi pemain dalam skuad Tim Merah Putih. Dibalik pro dan kontra naturalisasi pemain, memang kehadiran dua orang pemain hasil naturalisasi ini cukup memberi warna tersendiri dalam permainan tim sepakbola Indonesia. namun alangkah baiknya kalau prioritas pembinaan pemain lokal juga di nomor satukan. Bukankah tidak lucu kalau misalnya 7 dari 11 pemain yang bertanding dilapangan adalah pemain hasil naturalisai. Karena saya baca di bolanews, Badan Tim Nasional (BTN) bakal naturalisasi 5 pemain lagi (dan mungkin saja bisa bertambah). Berdasarkan aturan FIFA mengenai pemain naturalisasi, FIFA  telah memiliki dua sumber pedoman yaitu:   

·         Pemain yang menjadi warga negara tertentu diperbolehkan untuk bermain mewakili negara tersebut

·         Pemain yang telah bermain untuk sebuah negara di kompetisi resmi, tidak boleh bermain untuk negara lainnya.

            Mengenai pemain dengan kewarganegaraan ganda, FIFA mengijinkan mereka bebas memilih negara yang akan dibela. Namun sekali memilih, dan telah bermain untuk timnas senior, dia tidak boleh bermain untuk negara lainnya. Selain itu, salah satu kondisi berikut harus terpenuhi:

·         Si pemain lahir di negara tersebut

·         Ayah atau Ibu kandungnya lahir di negara tersebut

·         Kakek atau Nenek kandungnya lahir di negara tersebut

·         Si pemain telah menetap selama 5 tahun berturut-turut pada saat usianya 18 ke atas

            Poin terakhir dari persyaratan di atas bertujuan untuk mengantisipasi tindakan negara tertentu yang berniat melakukan naturalisasi instan. Batasan usia 18 tahun dimaksudkan untuk menghindari terjadinya eksploitasi kepada pemain usia muda.

            Dengan peraturan FIFA yang demikian, sebuah negara bisa mengisi skuad tim nasionalnya dengan pemain asing sebanyak yang mereka mau, sepanjang persyaratan-persyaratannya terpenuhi.

            Walau naturalisasi pemain sedang jadi tren global, namun jangan sampai terlena dengan alasan prestasi dan melupakan tujuan dari olahraga itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan euforia dalam tim sepakbola Indonesia akan berimbas pada kebijakan pengurus cabang olahraga yang lain, dan semakin banyak  atlet hasil naturalisasi maka semakin kecil kesempatan atlet lokal untuk menunjukkan prestasinya. Semoga saja kita tidak latah dengan mengatasnamakan prestasi, dan kebijakan yang diambil benar-benar bijak.

          Pemain sepak bola keturunan Indonesia kini memang bisa merumput di Indonesia dan membela tim nasional Indonesia karena sudah adanya kebijakan pemerintah mengenai naturalisasi. Meski kebijakan ini baru sebatas bagi mereka yang memiliki asal usul atau orang tua yang berasal dari Indonesia.

            Adanya kebijakan pemerintah tersebut menimbulkan dampak positif bagi persepakbolaan Indonesia akan tetapi juga mempunyai dampak negatif. Adapun dampak negatifnya, antara lain:

1.      Kebijakan naturalisasi dapat menunjukkan kegagalan sistem kompetisi sepakbola tanah air yaitu kurang bisa menciptakan pemain berbakat sehingga sampai harus mengambil pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri.

2.      Adanya naturalisasi juga dikhawatirkan hanya akan menjadi ajang para pemain naturalisasi tersebut untuk mendongkrak daya jual mereka setelah mereka gagal berkompetisi di persepakbolaan Negara asal mereka. Dengan catatan bahwa mereka pernah bermain di tim nasional maka hal itu dapat menambah nilai kontrak pada klub yang mereka bela nantinya.

3.      Menyebabkan semakin sempitnya kesempatan pemain asli Indonesia untuk membela tanah airnya karena tergeser oleh keberadaan pemain naturalisasi. Hal ini dapat memberikan efek negatif bagi kondisi psikologis pemain asli Indonesia. Dimungkinkan mereka tidak akan peduli lagi terhadap perkembangan persepakbolaan Indonesia.

4.      Adanya kebijakan naturalisasi dikhawatirkan akan menjadikan kecanduan. Artinya, akan lebih banyak lagi pemain naturalisasi dan pada akhirnya menggantikan posisi pemain asli Indonesia.

5.      Naturalisasi membuktikan bahwa Indonesia belum mempercayai kemampuan para pemain hasil didikan Indonesia sendiri. Dengan begitu juga mencerminkan  buruknya pelatihan sepakbola di Indonesia.

Kesimpulan

            Maraknya naturalisasi pemain sepakbola memberikan berbagai dampak negatif bagi perkembangan persepakbolaan Indonesia, misalnya menyebabkan semakin sempitnya kesempatan pemain asli Indonesia untuk membela tanah airnya karena tergeser oleh keberadaan pemain naturalisasi, timbul anggapan bahwa hal itu dilakukan sebagai jalan pintas untuk mencari prestasi namun mengesampingkan proses pemajuan pelatihan sepak bola di Indonesia, dikhawatirkan akan menjadikan kecanduan. Namun hal yang paling menyesakkan adalah berkurangnya minat pemain-pemain muda Indonesia untuk bersaing agar bisa masuk timnas sehingga mereka kurang terpacu untuk berlatih lebih keras lagi karena mereka merasa minder dan kurang percaya diri akan kemampuan mereka.

Daftar Pustaka

http://sigitbudhiarto.blogspot.co.id/2012/04/naturalisasi-dalam-sepakbola.html

http://sigitbudhiarto.blogspot.co.id/2012/04/naturalisasi-dalam-sepakbola.html

http://agus-susilo-d.blogspot.co.id/2014/11/warga-negara-dan-negara.html